📖 Pusat Regulasi & Literasi Hukum Kementerian Agama RI • Zona Integritas WBK/WBBM

Panduan, Regulasi Resmi & Standar Pelayanan Publik

Kompendium lengkap Peraturan Menteri Agama (PMA), Keputusan Direktur Jenderal, Undang-Undang Zakat & Wakaf, serta Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan Bimas Islam dan KUA Kecamatan di Kabupaten Mojokerto.

✍️ Ajukan Layanan Berdasarkan Regulasi

⚖️ Regulasi Kemenag RI ⚡ SOP & Durasi SLA 📂 Blangko & Template ❓ Tanya Jawab (FAQ)

⚖️ Dasar Hukum & Payung Regulasi

Peraturan Perundang-undangan Pelayanan Keagamaan

6 Regulasi Berlaku

Layanan KUA & Bimas Islam Berlaku Efektif

PMA No. 20 Tahun 2019

Pencatatan Pernikahan & Tata Kelola Administrasi KUA

Mengatur tata cara pendaftaran pernikahan digital (SIMKAH Gen-4), persyaratan Model N1-N4, bimbingan perkawinan (Bimwin) mandiri/tatap muka, penerbitan Kartu Nikah Digital, serta dispensasi dan rekomendasi pindah nikah.

Poin Kunci: Pasal 4: Pendaftaran nikah dilakukan paling lambat 10 hari kerja sebelum akad. Akad di KUA pada hari & jam kerja dikenakan biaya Rp 0 (Nol Rupiah).

Kemenag RI Ajukan Sesuai PMA

Seksi Bimas Islam Berlaku Efektif

PMA No. 29 Tahun 2019

Pendaftaran & Pembinaan Majelis Taklim

Pedoman legalitas dan fasilitasi pembinaan majelis taklim oleh Kemenag melalui penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT), penyuluhan keagamaan, serta penguatan literasi keluarga sakinah.

Poin Kunci: Pasal 6: Majelis Taklim harus memiliki pengurus, minimal 15 orang jamaah, domisili tetap, dan menyelenggarakan kegiatan keagamaan Islam secara berkala.

Kemenag RI Ajukan Sesuai PMA

Seksi Bimas Islam Berlaku Efektif

Kepdirjen Bimas Islam No. DJ.II/802/2014

Standar Manajemen & Penomoran ID Nasional Masjid (SIMAS)

Standar klasifikasi tipologi masjid (Masjid Negara, Raya, Agung, Besar, Jami', Bersejarah) serta penetapan Nomor Identitas Nasional Masjid dan Musholla se-Indonesia pada database SIMAS.

Poin Kunci: ID SIMAS 16 digit wajib dimiliki setiap rumah ibadah sebagai syarat rekomendasi permohonan bantuan sarana ibadah APBN/APBD.

Kemenag RI Ajukan Sesuai PMA

Penyelenggara Zakat & Wakaf Berlaku Efektif

UU No. 41 Tahun 2004 & PP No. 42 Tahun 2006

Wakaf & Kewenangan Kepala KUA Selaku PPAIW

Landasan hukum penyelenggaraan wakaf benda tidak bergerak (tanah) dan benda bergerak. Mengukuhkan Kepala KUA Kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Poin Kunci: Pasal 37: Ikrar wakaf dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) / APAIW di hadapan PPAIW dengan dihadiri Wakif, Nadzir, dan sekurang-kurangnya 2 orang saksi.

Kemenag RI Ajukan Sesuai PMA

Penyelenggara Zakat & Wakaf Berlaku Efektif

UU No. 23 Tahun 2011

Pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah & Pembentukan UPZ

Regulasi pengelolaan ZIS nasional melalui BAZNAS dan pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada masjid, musala, dan instansi vertikal untuk optimalisasi pendayagunaan zakat.

Poin Kunci: Pasal 16: Pembentukan UPZ pada instansi pemerintah, BUMN, swasta, dan rumah ibadah wajib mendapatkan rekomendasi Kemenag dan SK BAZNAS.

Kemenag RI Ajukan Sesuai PMA

Badan Hisab Rukyat & Bimas Islam Pedoman Teknis

Pedoman Falakiyah Kemenag RI

Standar Operasional Kalibrasi Arah Kiblat

Metodologi penentuan arah kiblat menggunakan tongkat istiwa, theodolit digital, dan hisab koordinat geografis lintang-bujur tempat (azimut Ka'bah).

Poin Kunci: Pengukuran dilakukan secara gratis oleh Tim Falakiyah Kemenag didampingi takmir dan KUA setempat.

Kemenag RI Ajukan Sesuai PMA

⚡ Standar Operasional Prosedur (SOP)

Alur 4 Tahap Pelayanan Terpadu & Kepastian SLA

⏱️ Transparan & Akuntabel

Registrasi Online

Pemohon mengisi formulir online dan melampirkan berkas PDF di Google Drive.

Verifikasi Dokumen

Petugas verifikator Bimas/Zawa/KUA memeriksa keabsahan syarat administrasi.

Validasi Lapangan

Pengukuran kiblat atau verifikasi status tanah wakaf bersama tim lapangan.

Penerbitan SK / QR

SK/Sertifikat resmi terbit dengan tanda tangan digital dan QR Code validasi.

Kode	Nama Layanan	Seksi Penyelenggara	Estimasi Waktu (SLA)	Biaya Layanan	Aksi
BIMAS-MASJID	Registrasi ID Nasional SIMAS Masjid/Musholla & Rekomendasi Kepdirjen Bimas Islam No. DJ.II/802/2014	Bimas Islam	⏱️ 2 Hari Kerja	Rp 0 (GRATIS)	Ajukan →
BIMAS-KIBLAT	Kalibrasi & Sertifikasi Pengukuran Arah Kiblat (Hisab Rukyat) PMA No. 42 Tahun 2016 & Pedoman Hisab Rukyat	Bimas Islam	⏱️ 3 Hari Kerja	Rp 0 (GRATIS)	Ajukan →
BIMAS-MAJELIS	Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Majelis Taklim & Rohaniawan PMA No. 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim	Bimas Islam	⏱️ 3 Hari Kerja	Rp 0 (GRATIS)	Ajukan →
KUA-NIKAH	Rekomendasi Nikah, Legalisasi Buku Nikah & Konsultasi KUA PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan	Bimas Islam	⏱️ 1 Hari Kerja	Rp 0 (GRATIS)	Ajukan →
ZAWA-AIW	Rekomendasi Administrasi Wakaf, AIW PPAIW & Pengesahan Nadzir UU No. 41 Tahun 2004 & PP No. 42 Tahun 2006	Zakat & Wakaf	⏱️ 4 Hari Kerja	Rp 0 (GRATIS)	Ajukan →
ZAWA-ZAKAT	Rekomendasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) & Konsultasi ZISWAF UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat	Zakat & Wakaf	⏱️ 3 Hari Kerja	Rp 0 (GRATIS)	Ajukan →

📂 Blangko Resmi Siap Pakai

Unduh Format Dokumen & Surat Permohonan

Format Word / PDF

📝

Form Permohonan ID SIMAS

Format surat pengajuan Takmir Masjid/Musholla untuk registrasi ID Nasional SIMAS Kemenag.

Isi Online Sekarang

🧭

Form Kalibrasi Arah Kiblat

Format permohonan hisab rukyat dan verifikasi astronomis azimut kiblat masjid/musholla.

Isi Online Sekarang

📿

Format Proposal SKT Majelis

Template susunan pengurus, daftar jamaah, dan rekomendasi penyuluh untuk SKT Majelis Taklim.

Isi Online Sekarang

📜

Formulir Ikrar Wakaf (AIW)

Format blangko Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan berkas pengesahan Nadzir KUA selaku PPAIW.

Isi Online Sekarang

❓ FAQ & Pusat Informasi

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Bimas Islam, KUA & Zawa

KUA & Pernikahan

Berapa biaya nikah di KUA Kecamatan?

Berdasarkan PP No. 59 Tahun 2014, biaya nikah yang dilaksanakan di Balai Nikah KUA pada hari dan jam kerja adalah Rp 0 (GRATIS). Jika pernikahan dilaksanakan di luar kantor KUA atau di luar hari kerja, dikenakan tarif PNBP sebesar Rp 600.000 disetor langsung ke kas negara via bank / kode billing SIMKAH.

Kemasjidan (SIMAS)

Bagaimana cara memperoleh Nomor ID Nasional SIMAS Masjid/Musholla?

Pengurus Takmir mengajukan permohonan melalui form online PTSP Keagamaan ini atau langsung ke Seksi Bimas Islam dengan melampirkan SK Pengurus Takmir, Surat Keterangan Tanah Wakaf, dan foto bangunan. Verifikator akan menerbitkan Surat Keterangan ID SIMAS Kemenag dalam 1–2 hari kerja.

Arah Kiblat

Apakah pengukuran arah kiblat dikenakan biaya?

Tidak ada biaya (Rp 0). Layanan hisab rukyat dan kalibrasi arah kiblat oleh Tim Badan Hisab Rukyat (BHR) Kemenag Kab. Mojokerto adalah pelayanan publik gratis untuk rumah ibadah dan pemakaman umat Islam.

Zakat & Wakaf

Apa saja syarat pengurusan Akta Ikrar Wakaf (AIW) di KUA?

Syarat meliputi: 1) Bukti kepemilikan tanah sah (Sertifikat / Petok D / Letter C), 2) KTP & KK Wakif, Nadzir, dan 2 saksi, 3) Surat pengantar dari Desa/Kelurahan, 4) Surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa. Pembuatan AIW diproses di hadapan Kepala KUA selaku PPAIW.